Nusron Wahid Itu Digaji Negara Buat Urus TKI, Bukan Menangkan Ahok

Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengkritik keputusan Nusron Wahid yang menjadi timses Ahok di Pilkada Jakarta. Sebab di satu sisi, Nusron merupakan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Menurut Habib, keterlibatan Nusron sebagai pejabat negara melanggar Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pasal 70 ayat (1) b jelas jelas disebutkan jika dalam kampanye calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Polri dan anggota TNI," kata Habiburokhman di Jakarta, Kamis (15/9).

Dia menyarankan supaya Presiden Jokowi mencopot Nusron sebagai Kepala BNP2TKI, lantaran dianggap mengabaikan tugasnya mengurusi persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Nusron harus menunjukkan sikap ksatria. Sebaiknya Nusron Wahid mengundurkan diri saja. Dan Presiden Joko Widodo harus segera memecat Nusron karena dia digaji negara sebagai Kepala BNP2TKI itu untuk ngurus TKI bukan untuk ngurus Pilkada Jakarta," tegasnya.

Habiburokhman menambahkan, Nusron digaji negara bukan untuk mengurus Pilgub DKI, tetapi memperjuangkan TKI. Apabila, fokus Nusron terbagi dua dengan urusan politik, ditakutkan kinerjanya di BNP2TKI menjadi tidak optimal.

Hingga kini masih banyak permasalahan TKI yang belum terselesaikan. Salah satunya seperti jaminan pelindungan TKI di Arab Saudi dan Malaysia.

Habiburokhman menegaskan, jika Nusron tetap bandel, maka ia akan menyiapkan langkah hukum. Kecuali, Nusron melepaskan salah satu jabatannya.

"Saya akan menyiapkan langkah hukum, kalau sampai penetapan calon pasangan Pilkada DKI, ternyata Nusron belum juga mengundurkan diri," tutupnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan Ketua DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengaku keberatan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok untuk merebut kursi DKI 1 di Pilkada 2017

"Saya sarankan Pak Nusron untuk memilih dan kalau mau tetap jadi timses Ahok, ya yang bersangkutan harusnya secara etika mengundurkan diri dari kepala BNP2TKI," tegasnya.

Hal sama diungkapkan Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana yang menyarankan Nusron supaya mundur dari Kepala BNP2TKI.

"Daripada muncul polemik, memang baiknya Pak Nusron mundur sebagai BNP2TKI sehingga bisa lebih konsentrasi," kata Dadang.

Merdeka.com